TUPOKSI BIDANG :

Pasal 274

  1. Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Informasi dan Dokumentasi, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
  2. Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan di bidang pengendalian penanaman modal dan dokumentasi.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
  1. menyusun rencana kerja Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi;
  2. melaksanakan pemantauan kegiatan penanaman modal di Daerah;
  3. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal di Daerah;
  4. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di Daerah;
  5. melaksanakan assesment/penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan satu pintu bidang penanaman modal;
  6. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
  7. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sub bidang;
  8. menyusun rencana kerja sub bidang;
  9. melaksanakan pendokumentasian berkas perizinan dan non perizinan;
  10. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data untuk disajikan menjadi bahan informasi;
  11. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
  12. melaksanakan pemeliharaan sistem informasi perizinan;
  13. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 275

  1. Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi membawahkan:
  1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan; dan
  2. Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi.
  1. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 276

  1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penanaman modal dan penanganan pengaduan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan mempunyai uraian tugas:
  1. melaksanakan pemantauan kegiatan penanaman modal di Daerah;
  2. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan penanaman modal di Daerah;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di Daerah;
  4. melaksanakan assesment/penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan satu pintu bidang penanaman modal;
  5. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 277

  1. Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendokumentasian, pendataaan dan informasi penanaman modal.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
  1. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi;
  2. menyusun rencana kerja Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi;
  3. melaksanakan pendokumentasian berkas perizinan dan non perizinan;
  4. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data untuk disajikan menjadi bahan informasi;
  5. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
  6. melaksanakan pemeliharaan sistem informasi perizinan;
  7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.