PENANGAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)

I. Jenis Pelayanan : Penanganan Pengaduan Masyarakat

II. Dasar Hukum :
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

III. Persyaratan :
Adanya pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui Sistem SP4N

IV. Prosedur :
1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui SP4N.
2. Petugas menerima pengaduan dan melaporkan kepada kepala bidang.
3. Menerima pengaduan dan menugaskan kepala seksi untuk meneliti pengaduan.
4. Mencatat dan meneliti pengaduan, jika informasi lengkap proses dilanjutkan, jika informasi tidak lengkap berkas pengaduan dikembalikan.
5. Melakukan koordinasi .
6. Menelaah hasil koordinasi, jika berindikasi penyimpangan/ merugikan keuangan negara direkomendasikan dilanjutkan audit investigasi, jika tidak maka dilakukan klarifikasi.
7. Meneruskan pengaduan ke unit kerja terkait untuk ditangani lebih lanjut.
8. Melakukan penanganan/ investigasi.
9. Membuat laporan hasil penanganan pengaduan.
10. Memverifikasi laporan.
11. Menyampaikan hasil pengaduan masyarakat melalui OSS.

V. Waktu Pelayanan : Penanganan pengaduan masyarakat setiap hari kerja dan harus dijawab paling lambat 3 hari kerja setelah adanya pengaduan.

VI. Biaya : Rp. 0,-

VII. Produk : Data dan Informasi.

VIII. Pengelolaan Pengaduan :
Melalui Sistem Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)